Oleh: Rahma Dianti Anindita, Rahmalia Yahya, dan Nawal Zya Ulhaq
Sabtu (20/6), Sejumlah mahasiswa FISB UII berkumpul di Parkiran FPFISB pada pukul 15.00 WIB untuk pembacaan Pernyataan Sikap. Semangat membara sejak dibukanya aksi dengan adanya penegasan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan sebagai wujud tanggung jawab moral mahasiswa untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi kepentingan rakyat.
Rangkaian aksi kemudian diawali dengan pembacaan orasi oleh rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan keresahannya terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia.
Zia, Ketua DPM FISB UII, tampil sebagai orator pertama yang menyampaikan aspirasinya. Dengan nada lantang, ia mempertanyakan berapa banyak korban kebijakan pemerintah yang dirasakan hingga ke Papua. Di penghujung orasinya, Zia membacakan puisi yang menyindir pelemahan rupiah dan penyerapan anggaran negara oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tak ada yang lebih tabah dari WNI di bulan Juni
Dirahasiakannya nilai rupiah, kepada kurs USD itu
Tak ada yang lebih bijak dari WNI di bulan Juni
Dihapusnya jejak-jejak prekariat yang memerah di grafik itu
Tak ada yang lebih arif dari WNI di bulan Juni
Dibiarkannya pajak yang dibayarkan, diserap anggaran MBG itu.”
Setelah Zia menyampaikan aspirasinya, orasi dilanjutkan oleh Fariz. Ia menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah. “Kita hadir karena demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani mengingatkan,” katanya.
Fariz menyebut tiga akar masalah yang ia nilai menjadi benang merah persoalan bangsa saat ini: kurangnya transparansi, lemahnya partisipasi publik, dan kebijakan yang belum berpihak pada rakyat. “Kritik bukan musuh pemerintah, kritik adalah bentuk kepedulian,” tegasnya.
Semangat mahasiswa semakin terasa saat Yuris maju ke depan sebagai orator berikutnya. Ia membuka dengan penggalan puisi Wiji Thukul dan massa spontan menyambut, ikut melantunkan baris-baris puisi itu bersama. Sebagian mengacungkan tangan mengikuti seruan “Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan!”
Yuris menyoroti pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan menyebut kasus Tiyo Ardianto sebagai contoh nyata. Ia menutup orasi dengan mengajak massa mengingat Marsinah, Wiji Thukul, empat mahasiswa Trisakti, dan 13 aktivis yang hilang pada 1998. “Jangan pernah berhenti untuk peduli! Jangan pernah berhenti untuk berisik!” serunya.
Orasi kemudian ditutup oleh Abiel yang mewakili suara mahasiswa Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Ia menyebut program-program pemerintah telah dijadikan ladang korupsi. “Apakah kita yakin hati kita tidak tergerak melihat negara kita dijatuhkan seperti ini?” tantangnya kepada massa.
Usai orasi, Zia menjelaskan aksi ini merupakan buah dari dua hari konsolidasi mahasiswa FISB UII. Ia berharap tuntutan mereka sampai ke telinga pemangku kebijakan. “Kami harap pemerintah bisa melakukan evaluasi secepatnya,” ujarnya. Soal aksi lanjutan, Zia tak menutup kemungkinan. “Jika memang memungkinkan aksi, kita aksi,” katanya.
Rangkaian aksi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pernyataan Sikap Keluarga Mahasiswa oleh Aurelia selaku Ketua Umum LEM FISB UII yang menjadi puncak dari aksi tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai berbagai persoalan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, minimnya evaluasi program strategis pemerintah, penyempitan ruang kebebasan berpendapat, hingga kenaikan harga BBM, menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Melalui pernyataan tersebut, mahasiswa FISB UII menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, di antaranya evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), transparansi dalam penanganan pelemahan rupiah, jaminan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, transparansi terhadap UU Polri, peninjauan ulang UU Polri dan UU TNI yang dinilai disahkan tanpa partisipasi publik yang bermakna, serta penghentian kebijakan kenaikan harga BBM secara mendadak.
Menutup pernyataan sikapnya, Keluarga Mahasiswa FISB UII menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mereka juga mendesak pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
Di sisi lain, Aurelia, menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang kerap kali tidak melibatkan masyarakat di setiap pembentukan peraturan pemerintahan yang padahal, menurutnya, setiap peraturan akan kembali lagi ke masyarakat. Aurelia menyoroti bagaimana pemerintah tidak bersikap transparan atas penyusunan kebijakan yang dibuat akhir-akhir ini. “Tanpa adanya transparansi publik, ibaratnya ada sesuatu di belakang layar sampai akhirnya mereka gak butuh partisipasi masyarakat” tegas Aurelia.
Aurelia mengungkapkan bahwa Aksi Pernyataan Sikap ini merupakan bentuk amarah dari mahasiswa FISB UII terhadap pemerintah. Menurut Aurelia, diam merupakan bentuk persetujuan kita atas kebijakan pemerintah yang semakin hari semakin menyesatkan. Maka, dengan Pernyataan Sikap ini ia ingin menunjukkan ke pemerintah bahwa suara mahasiswa atau suara pelajar juga harus didengar.
“Harapannya mungkin ini bisa jadi salah satu langkah kecil agar mereka mengetahui. Walaupun kami hanya mahasiswa, di sini kami juga mengetahui dan paham akan hal (kebijakan problematik) tersebut, dan kami tidak hanya diam,” ujar Aurelia.
Tergelarnya panggung orasi dan pernyataan sikap yang sudah terjadi di berbagai titik di bulan Juni ini seharusnya menjadi PR besar pemerintahan untuk segera mengevaluasi kebijakan yang selama ini hanya merugikan masyarakat saja. Mahasiswa FISB UII hadir untuk ikut serta menyuarakan pernyataan sikap sebagai bentuk respon atas apa yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat.
Pernyataan sikap bukan semata-mata hanya menyampaikan kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah tapi juga terselip harapan di dalamnya agar pemerintah tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lain demi berjalannya negara yang berdemokrasi.
Grafis: Indah Damayanti
